Musrenbang Otsus dan RKPD 2026 Papua Barat Daya Tekankan Pembangunan Inklusif, Hadirkan Berbagai Pihak Termasuk Rektor UKiP Sorong


Sorong, 15 Mei 2025 –
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026 sedang disusun oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Di bawah kepemimpinan Gubernur Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, kegiatan strategis ini dilaksanakan untuk pertama kalinya di Kota Sorong, bertempat di salah satu hotel ternama.
Forum ini mengangkat tema “Papua Barat Daya Cerdas melalui Penataan Tata Kerja Pembangunan yang Maju, Inovatif, dan Berdaya Saing” dengan tujuan menciptakan arah pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi wadah menyatukan komitmen lintas sektor untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dari tingkat kampung, distrik hingga kota.
Dalam sambutannya, Gubernur juga menyoroti pentingnya kehadiran anggota DPR dalam Musrenbang Otsus sebagai representasi langsung dari aspirasi rakyat yang harus diwujudkan dalam perencanaan pembangunan.
Musrenbang kali ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, baik secara langsung maupun virtual. Hadir dalam kegiatan ini jajaran Forkopimda, para kepala daerah, pimpinan TNI-Polri, OPD, anggota DPR, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, serta perwakilan kementerian terkait. Salah satu tokoh pendidikan yang hadir adalah Rektor Universitas Kristen Papua (UKiP) Sorong, dr. Sophian Andi, M.Pd.K, yang mendukung penuh baik dari perspektif akademik dan pendidikan tinggi dalam menyikapi arah pembangunan sumber daya manusia Papua Barat Daya.
Isu-isu strategis yang menjadi fokus pembahasan dalam Musrenbang kali ini meliputi sektor pendidikan dan kesehatan. Gubernur menyoroti keterbatasan akses pendidikan serta tingginya angka stunting di wilayah pedalaman, dan menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan gratis serta peningkatan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah kabupaten/kota.
Selain itu, penyelesaian konflik lahan serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan penghubung antarwilayah menjadi prioritas utama guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di provinsi baru ini.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap bahwa melalui Musrenbang Otsus ini, akan terbangun fondasi yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional.